KPH711-Tindak Pidana Korupsi-KJ010-5999

MAKSUD DAN TUJUAN MEMPELAJARI TINDAK PIDANA KORUPSI

Gambaran Umum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Memahami Subyek Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

SUBYEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PASAL 2-3 UU TIPIKOR

Tindak Pidana Korupsi Bentuk Suap

Dalam perkuliahan ini anda akan mempelajari apakah yang dimaksud dengan Gratifikasi dan apakah perbedaannya dengan suap disertai dengan contoh kasusnya.

Pada sesi ini anda akan mempelajari tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam bentuk perbuatan curang dan pemerasan. Sejatinya bentuk tindak pidana korupsi tersebut bukanlah suatu kriminalisasi tetapi merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP namun diatur menjadi suatu tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi, dengan pemberatan ancaman hukuman.

Menghalangi Proses Peradilan atau dikenal juga sebagai obstruction of justice merupakan tindak pidana yang diatur dalam Bab III UU Tindak Pidana Korupsi mengenai Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun bukan suatu tindak pidana korupsi namun berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka tindak pidana yang diatur dalam Bab III tersebut diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kekhususan dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak PIdana Asalnya dari Tindak Pidana Korupsi adalah pemeriksaannya dilakukan dihadapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (vide Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009)

KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Modul dan video perkuliahan pada sesi ini saling melengkapi. Oleh karenanya Mahasiswa harus melihat video secara utuh dan membaca modul ini.

Pada sesi ini terdapat 2 (dua) materi ringkas, yaitu mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Revisi UU KPK.