BAB V
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

	Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa  menguasai pengetahuan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, sehingga nilai-nilai filsafati dari ideologi Pancasila  sebagai  pandangan hidup bangsa  dan negara dapat  amalkan 	
dalam manifestasi sikap dan tindakan warga negara Indonesia untuk tetap bijak, cerdas dan Pancasilais. 	

PENGANTAR
Pada bagian kelima, bahasan tentang Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, dilakukan dalam dua kali tatap muka dan/atau dua kali pembelajaran on line. Tatap muka pertama pokok bahasan mulai dari pendahuluan  sampai dengan Memaknai Nilai Sila-Sila Dalam Pancasila. Pada pertemuan tatap muka kedua dan/atau  pembelajaran on line kedua, pokok bahasan adalah Nilai Sila-Sila dalam Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem Filsafat  sampai habis materi..

PENDAHULUAN
Untuk mengawali pembahasan dalam Bab V ini, mengenai Pancasila sebagai sistem fiilsafat, penulis mengutip apa yang telah dikemukakan Soediman Kartohadiprodjo sebagaimana telah dikutip oleh Sri Soemantri sebagai berikut:
Apakah sebabnya dan apakah artinya kalau ia (maksudnya Ir. Soekarno) berkata bahwa filsafat Pancasila ini berjiwa kekeluargaan? Ini disebabkan, karena pertama-tama Pancasila ini untuk pertama kali disajikan kepada khalayak ramai sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang kelak akan didirikan. Karena negara itu adalah manusia – tiada negara tanpa manusia – maka filsafat Pancasila ini diterapkan pada kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia yang didasari filsafat Pancasila, jadi Bangsa Indonesia itu melihatnya sebagai suatu kehidupan kekeluargaan.
Dari apa yang dikemukakan di atas menjadi dasar dalam pembahasan pada bab ini. Salah satu hal yang menarik dari kutipan di atas adalah “Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia”. Berdasarkan kutipan tersebut maka pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam bab ini tidak hanya dibahas dari sisi filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai bagaimana sesungguhnya makna dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara.
Dari pendapat Soediman di atas dapat kita lihat bahwa negara itu adalah manusia. Hal tersebut sangat menarik karena Soediman tidak melihat negara pada sisi teritorial, pemerintahan atau bahkan tatanan hukumnya, tetapi menitik beratkan pada sisi manusianya. Melihat negara Indonesia maka sejatinya kita sedang melihat manusia-manusia Indonesia. Membahas mengenai negara Indonesia, maka kita sebenarnya sedang membahas mengenai manusia-manusia Indonesia.
Lebih lanjut, penulis mengajak para pembaca memaknai pembahasan dalam bab ini dalam kedudukannya sebagai negara Indonesia, yang artinya sebagai manusia-manusia Indonesia. Memaknai pembahasan dalam bab ini tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan semata, tetapi juga memaknai secara filsafati bagaimana Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. 

B. Kajian Term Filsafat dan Term Sistem
Pembahasan pertama berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah mengenai term filsafat dan term sistem. Hal ini diperlukan agar kita mempunyai panduan yang jelas dalam pembahasan-pembahasan berikutnya dalam bagian ini. Yang pertama kita akan mengkaji mengenai filsafat, baru kemudian mengkaji mengenai sistem sebagai dasar pembahasan selanjutnya mengenai  bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat.
1.	Pengertian Filsafat
C.S.T. Kansil menjelaskan mengenai pengertian filsafat dengan menelusuri pengertian filsafat dari asal muasal pembentukan kata filsafat sebagai berikut:
Perkataan dan istilah filasafat di dalam bahasa Arab ialah falfasah. Secara etimologi perkataan falsafah berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang terdiri atas dua suku kata, yakni philen artinya: “mencari” atau “mencintai” dan sophia, artinya “kebenaran” atau “kebijaksanaan”.
Dalam literatur yang lain menyebutkan bahwa filsafat filsafat terbentuk dari kata “philos´dan “sophia” atau “philos” dan “shopos”. Namun secara semantis kesemuanya mengandung makna yang sama. 
Lebih lanjut, Menurut Muhammad Yamin, sebagaimana  yang dikutip C.S.T. Kansil perkataan yunani philosophos itu mula-mula dibentuk karena hendak menandingi kata sophos, yang berarti “Si tahu” atau “Si pandai” karena merasa telah memegang kebenarannya dalam gengamannya. Sedangkan philosophos dalam segala kerendahan hati hanya mencintai dan masih bergerak di tengah jalan menuju kebenaran.”
Dari beberapa pendapat di atas kita dapat mengetahui bahwa filsafat secara arti katanya adalah mencintai kebijaksanaan. Penelusuran etimologis terhadap arti kata filsafat di atas belum membawa kita kepada pemahaman bagaimana atau bahkan sekedar pada apa filsafat itu, untuk itu selanjutnya akan disajikan usaha para pakar dalam mendefinisikan filsafat.
Gazalba sebagaimana dikutip oleh Kaelan menjelaskan lebih lanjut apa sebenarnya yang dimaksud dengan mencintai kebijaksanaan (filsafat). Menurut Gazalba philosophia menurut arti katanya berarti cinta pada pengetahuan yang bijaksana oleh karena itu mengusahakanya.
Dari apa yang dikemukakan Gazalba di atas kita mulai mengetahui bahwa filsafat berhubungan dengan pengetahuan dan kebijkasanaan. Segala sesuatu yang berhubungan ada hubungannya dengan kegiatan berpikir. Sementara kita dapat simpulkan bahwa filsafat berhubungan dengan kegiatan berpikir. Pertanyaan selanjutnya adalah kegiatan berpikir yang bagaimana yang termasuk dalam filsafat.
Muhammad Yamin sebagaimana dikutip oleh Kansil mengemukakan bahwa, “Filasafat ialah pemusatan pikiran, sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan”. Dari pendapat tersebut kita dapat mengetahui bahwa filsafat adalah upaya pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran dapat diartikan sebagai upaya memusatkan pikiran kita pada suatu objek dengan cara yang sungguh-sungguh. Hal tersebut dapat diartikan juga bahwa filsafat merupakan kegiatan berpikir secara mendalam  dan konsisten terhadap suatu objek.
Louis O. Kattsoff dalam usahanya menjelaskan apa itu filsafat tidak dengan cara memberikan definisi di awal pembahasan. Dalam memberikan pemahaman mengenai filsafat, Louis O. Katsoff melakukannya dengan mengantarkan para pembaca dengan beberapa pembahasan dengan menguraikan pokok-pokok pikiran antara lain seperti di bawah ini:
a.	Filsafat membwa kita kepada pemahaman dan tindakan;
b.	Keinginan kefilsafatan ialah pemikiran secara ketat;
c.	Filsafat merupakan pemikiran secara sistematis;
d.	Filsafat merupakan pemikiran secara rasional;
e.	Filsafat senantiasa bersifat menyeluruh (komprehensif);
f.	Filsafat mengajukan kritik atas makna yang dikandung fakta-fakta;
Sampai pada akhir pembahasan mengenai apa itu filsafat, Louis O. Kattsoff tidak memberikan secara jelas pendapatnya mengenai definisi filsafat. Sampai akhir pembahasannya baru kemudian pembaca menyadari bahwa pembaca sudah dihantarkan untuk berpikir secara mendalam mengenai apa itu filsafat apabila sungguh-sungguh membaca dan berusaha memahami apa yang dikemukakan oleh Louis O. Kattsoff. Apabila tidak membaca dan berusaha memahami secara sungguh-sungguh maka pembaca hanya akan merasa bahwa apa ia telah melakukan sesuatu yang sia-sia karena tidak mendapatkan apa yang dicari. Dari pembacaan dan apa yang penulis rasakan terhadap penjelasan Louis O. Kattsoff, penulis berkesimpulan bahwa filsafat merupakan usaha pemikiran yang mendalam, sistematis, menuju pencapaian berupa kebenaran, dengan metode-metode yang benar dan konsisten, dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengeluarkan segala kemampuan berpikir yang dimiliki. Setidaknya hal terebut yang telah dirasakan oleh penulis. 

2.	Pengertian Sistem
Kata "sistem" berarti sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu maksud, misalnya, sistem urat syaraf dalam tubuh, sistem pemerintahan, dan lain-lainya. Dari uraian tersebut kita dapat mengetahui bahwa saat kita berbicara mengenai sistem maka sebenarnya kita sedang membahas sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian. Sistem bukanlah merupakan sesuatu yang tunggal. Pertanyaan kemudian adalah bagian-bagian yang seperti apa yang akhirnya bisa bekerjasama dan membentuk sebuah sistem.
Lebih lanjut Attamimi mengutip pendapat Henry Campbell Black sebagai berikut:
System dalam bahasa Inggeris juga merupakan "kombinasi atau rangkaian yang teratur, baik dari bagian-bagian khusus atau bagian-bagian lain ataupun unsur-unsur ke dalam suatu keseluruhan, khususnya kombinasi yang sesuai dengan prinsip rasional tertentu" (Orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole, especially such combination according to some rational principle).
Dari pendapat di atas dapat kita  maknai bahwa bagian-bagian yang dimaksud salah satunya dapat berupa bagian-bagian atau elemen-elemen pembentuknya yang kemudian menjadi satu kesatuan sebagai keseluruhan sistem yang saling berhubungan sebagai sebuah kombinasi dengan prinsip-prinsip rasional tertentu.
Untuk lebih dapat memahami tentang sistem, Kaelan mengutip pendapat Shore dan Voicb sebagai berikut:
Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1)	Suatu kesatuan bagian-bagian
2)	Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3)	Saling berhubungan dan saling ketergantungan
4)	Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem)
5)	Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.
Apa yang dikemukakan oleh Kaelan di atas menghantarkan pemahaman yang lebih terang kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan sistem. Untuk itu pembahasan akan dilanjutkan menuju Pancasila sebagai Sistem Filsafat pada bagian berikutnya.

C. Pancasila Sistem Filsafat
Para ahli dan guru kita dalam beberapa literatur telah membahas bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat secara jelas dan terperinci. Dalam  pembahasnnya mengenai sistem filsafat para ahli dan guru kita mengkaji mengenai aspek ontologi, aspek epistomologi dan aspek aksiologi Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Dalam pembahasan yang lainnya ditelusuri mengenai sumber historis, sumber sosiologis dan sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu dalam pembahasan ini tidak akan dibahas lagi mengenai hal-hal yang telah disebutkan. Pembahasan akan dilakukan dengan menerapkan langsung apa yang telah dikemukakan oleh para ahli dan guru kita sebelumnya.
Syahrial Syarbaini dan Aliaras Wahid memberikan penjelasan Pancasila sebagai filsafat sebagai berikut:
Pancasila sebagai sebuah filsafat, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila.
Untuk memahami apa yang dikemukakan Syahrial Syarbaini dan Aliaras Wahid terebut maka kita akan membahasnya langkah demi langkah berkaitan dengan pembahasan sebelumnya menngenai filsafat dan sistem. Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai filsafat dan sistem maka kita akan memaknai Pancasila sebagai sistem filsafat ke dalam dua tahapan.
Pertama, memaknai Pancasila sebagai sistem filsafat dengan menitik beratkan pada pemaknaan pada term filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diartikan bahwa pancasila merupakan sebuah sistem pemikiran yang mendalam mengenai Indonesia dalam segala hal. Pancasila merupakan perasan pemikiran mengenai Indonesia yang diwujudkan dalam sila-sila. Artinya, untuk melihat bagaimana Indonesia atau bagaimana Indonesia seharusnya kita bisa melihat dan memaknai Pancasila. Bagaimana manusia-manusia Indonesia kita dapat melihat dan memaknai Pancasila. Bagaimana melihat ekonomi, hukum, budaya, dsb segala sesuatu yang bersangkutan dengan Indonesia kita dapat mengetahuinya dengan cara melihat dan memaknai Pancasila.
Kedua, memaknai Pancasila sebagai sebiah sistem filsafat dengan menitik beratkan pada term sistem. Sebagai sebuah sistem filsafat Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang terbentuk dari bagian-bagian pembentuknya yang berupa sila-sila, yang masing-masing sila-sila yang dimaksud mempunyai fungsi sendiri-sendiri tetapi sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan satu dan lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan tujuan untuk mencapai tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia.
Dari kedua uraian di atas mengenai pemaknaan Pancasila sebagai sebagai sistem filsafat, maka kita dapat memaknai Pancasila sebagai perwujudan pemikiran terdalam bangsa Indonesia, bersifat menyeluruh dan utuh yang terdiri dari bagian-bagian berupa sila-sila, dimana masing-masing sila tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya untuk mencapai  tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia.
Tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan yang dimaksud adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut untuk mencapai sebuah cita-cita terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

D. Memaknai Nilai Sila-Sila Dalam Pancasila 
Dari pembahasan sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa sebagai sebuah sistem, Sila-sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri walaupun tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Sebagai usaha memaknai sila-sila dalam Pancasila sebagai pembentuk sistem filsafat Pancasila maka kita akan membahas dan memaknai tiap sila dalam Pancasila.
Usaha pemaknaan terhadap tiap sila dalam Pancasila ditujukan untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila dalam Pancasila. Untuk itu sebelumnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan nilai.
Menurut Frankena yang dikutip oleh Kaelan adalah Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya "keberhargaan" (Worth) atau 'kebaikan' (goodnes), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melaukan penilaian.
Di dalam Dictionary of Sosciology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (The believed capacity of any object to statisfy a human desire). Jadi nilai itu hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesatu itu. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan itu susila. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan lainnya. Ada nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (wartrager).
Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik tidak baik, indah tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan dambaan dan keharusan.
a.	Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa
Sebelumnya disebutkan bahwa Pancasila merupakan perasan dari pikiran yang terdalam mengenai Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa sila-sila dalam Pancasila bukanlah sebuah bentuk ciptaan tetapi merupakan hasil perenungan mendalam dalam melihat Indonesia.  Untuk hal itu kita akan melihat sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara historis untuk membuktikan bahwa manusia-manusia Indonesia merupakan bangsa yang religius.
 Dari fakta sejarah yang dapat kita lihat sampai saat ini kita dapat melihat bahwa kerajaan-kerajaan sebagai bibit terbentuknyanegara Indonesia merupakan kerajaan-kerajaan yang religius. Bangsa Indonesia menempatkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai sesuatu yang sangat penting. Sebagai buktinya hasil peradaban pada masa itu yang masih bisa kita lihat dan sangat megah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Fakta sejarah yang dimaksud sebagai contoh adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan, selain itu Masjid-Masjid yang sampai sekarang masih berdiri yang dibangun sebelum bangsa Indonesia merdeka. Pada masa setelah kemerdekaan salah satu bangunan monumental yang didirikan bukan pusat perbelanjaan tetapi tempat peribadatan seperti Masjid Istiqlal.
Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diartikan bahwa Bangsa Indonesia mengenal konsep Tuhan yang merupakan pencipta segalanya sebagai sesuatu yang Tunggal. Artinya hanya ada satu dzat sebagai Tuhan sebagai ujun dari mana semuanya bermula.
Nilai pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tuhan merupakan sumber segala nilai yang baik, pedoman bagaimana seharusnya kita sebagai manusia Indonesia bertindak dan berperilaku.

b.	Sila Ke-2 Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Tuhan mengajarkan bagaimana manusia Indonesia harus bersikap terhadap manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. 
Syahrial Syarbaini dan Aliaras Wahid mengemukakan Kemanusiaan Yang adil dan Beradab dengan sangat mendalam sebagai berikut bahwa:
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yagn sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sila ke-2 telah disimpulkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia).
Hal di atas dapat dimaknai bahwa sebagai Manusia Indonesia kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia, karena posisi kita sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua memperlakukan manusia dengan beradab sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Artinya selain bersikap adil, kita juga harus bersikap dengan adab yang baik. Dalam praktek yang nyata misalnya tidak dibenarkan kita mencemooh sesama manusia hanya karena berbeda Suku, Agama, Ras dan Golongan.
Adil dalam hal ini berarti memperlakukan manusia sesuai dengan sesuatu yang seharusnya. Dalam pengertian yang demikian apakah kita akan memperlakukan manusia dengan konsep sama atau berbeda tergantung dari apakah sama itu sebagai sesuatu yang memang seharusnya dilakukan atau tidak, begitu juga sebaliknya.

c.	Sila Ke-3 Persatuan Indonesia
Untuk memaknai nilai dalam sila ke-3 tidak terlepas dari sila-sila sebelumnya. Mengani hal ini Kaelan menemukakan sebagai berikut:
Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.  Oleh karena itu perbedaan adalah merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam sauatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika.
Dari pendapat Kaelan di atas dapat kita maknai bahwa kesejatian Indonesia ada pada perbedaannya. Indonesia terbentuk di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Usaha untuk membuat keberagaman menjadi keseragaman yang ada di Indonesia dapat dimaknai sebagai usaha untuk menghilangkan esensi Indonesia. Untuk itu usaha untuk membuat Negara Indonesia hanya berdasar pada satu agama merupakan usaha yang bertentangan dengan Pancasila dan mencederai cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d.	Sila Ke-4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Pemaknaan terhadap sila ke-4 Pancasila tidak bisa terlepas dari sila-sila sebelumnya. Untuk hal tersebut Notonagoro sebagaimana dikutip oleh Backy Krisnayudha mengemukakan hal sebagai berikut:
hakikat manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat warga rakyat Indonesia, penjelmaan hakikat makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak wajib asasi manusia dalam hubungan hidup bersama perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat hakikatnya mahluk sosial adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaan/kebebasan dan kekuasaan daripada rakyat, keseluruhan jumlah warga sebagai pendukung kekuasaan berupa hak wajib demokrasi politik dan sebagai pendukung kepentingan berupa hak wajib demokrasi kepentingan atau fungsionil dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal Negara dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat guna terciptanya kesejahteraan dan kebahagian jasmani, rohani, religius, atas dasar tritunggal: satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua.
H.A.W. Widjaja memberikan pemaknaan yang lebih operasional berkaitan dengan sila ke-4 sebagai berikut:
Demokrasi yang sesuai dengan pandangan hidup dan keppribadian bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakatyang bersumber pada kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan dan kemitraan. Bahwa hakikat musyawarah dan mufakat terdapat dalam perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat diakui dan dihargai, tetapi tidak dipertentangkan. Perbedaan seyogjanya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapat mufakat. Dan yang penting pendapat kita tidak dapat dipaksakan kepada orang lain dan harus bertanggung jawab.
Dari dua pemaknaan sila ke-4 Pancasila di atas lebih lanjut kita dapat memaknai bahwa tujuan musyawarah untuk mencapai mufakat hanya dapat terwujud apabila didasari dengan rasa persatuan. Dibutuhkan nilai persatuan dalam setiap permusyawaratan yang dilakukan. Dengan adanya rasa persatuan dapat diartikan juga bahwa musyawarah yang dilakukan selalu dilandasi sebagai upaya untuk mencapai solusi untuk kepentingan bersama, bukan memaksakan kehendak pribadi atau golongan.

e.	Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam pembahasan mengenai nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Kansil mengutip Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945. Isi pidato yang dimaksud khususnya pada bagian mengenai bagaimana sebenarnya prinsip kesejahteraan Indonesia itu. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penhisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan; semuanya bahagia cukup sandang pangan.
Konsep keadilan sosial yang dimaksud oleh Soekarno di atas merupakan konsep kesejahteraan yang berbeda dari yang lain. Kesejahteraan yang dimaksud bukan konsep persaingan bebas seperti pada liberalisme.  Yang harus dicapai adalah sejahtera semua, artinya harus ada kerjasam dan saling bantu membantu bukan dengan niatan bersaing secara bebas. Yang kuat menolong yang lemah, yang lemah  isa bekerja sama dengan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

    E. Nilai Sila-Sila dalam Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem Filsafat
Dari pemaparan seebelumnya kita telah membahas bagaimana tiap-tiap sila sebagai bagian-bagian sebagai pembentuk sistem filsafat Pancasila dimaknai. Dari pemaknaan tersebut kita juga mendapatkan gambaran  bahwa sebagai bagian pembentuk sistem tiap-tiap sila tersebut mempunyai nilai dan fungsinya sendiri-sendiri.
Kaelan menjelaskan bahwa sebagai sebuah satu kesatuan, Sila-sila dalam Pancasila bersifat Organis, Hierarkhis dan berbentuk Piramidal, saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sifat organis yang dimaksud adalah dikarenakan sejatinya Sila-sila dalam Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia ‘monopluralis’yang merupakan kesatuan organis. Bersifat hierarkhis yang dimaksud adalah bahwa sila yang berada di posisi atas menjadi dasar terhadap sila-sila yang posisinya ada di bawahnya. Bersifat piramidal menggambarkan hubungan sila-sila dalam Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal yang sifatnya kualitas.
Untuk lebih jelasnya sebagai satu kesatuan yang utuh Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut:
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi Yang menjiwai kesemua sila yang ada dalam Pancasila. Nilai ini kemudian melahirkan nilai-nilai dalam Sila-sila secara berurutan. Nilai Kemanusiaan yang adil beradab berasal dan dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan yang kemudian melahirkan nilai Persatuan, karena tidak ada persatuan tanpa kita memanusiakan manusia seseuai dengan derajat kemanusiaannya. Kita dapat bersatu karena perasaan sama, sama-sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai Persatuan menjiwai nilai Permusyawaratan dan Perwakilan. Sebuah Permusyaratan bukanlah musyawarah tanpa didasari nilai persatuan. Musyawarah tanpa nilai persatuan sebenarnya hanyalah ajang pertarungan dan pemaksaan kepentingan masing-masing golongan. Selanjutnya, tujuan akhir dari musyawarah adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Lebih lanjut sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa suatu sistem sebagai bagian-bagian yang membentuk suatu totalitas mempunyai sebuah tujuan. Tujuan besar dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat diartikan bahwa maysarakat adil dan makmur yang dimaksud adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dicapai dengan memperlakukan Manusia secara adil dan beradab, berdasarkan nilai-nilai persatuan, dengan jalan musyawarah dengan konsep adil makmur yang berkeadilan sosial.
Sebagai sebuah sistem filsafat, maka Pancasila harus dapat diterakan ke dalam semua aspek kehidupan berbanngsa dan bernegara. Untuk hal tersebut pembahasan pada bagian selanjutnya adalah mengenai Bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat diterapkan dalam segala aspek kehidupan berbangsan dan bernegara.

F. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara
1.	Pemaknaan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara
Sebagai dasar filsafat (Philoshofische grondslag) negara, nilai Pancasila harus dapat dijabarkan dan diterapkan ke dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Mengenai hal ini Kaelan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
......Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Ha itu dapat dirinci sebagai berikut:
1.	Pancasila merupakan dasar filsafat negara (asas kerokhanian negara), pandangan hidup dan filsafat hidup.
2.	Di atas basis (dasar) itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara (kenegaraan) yaitu berupa Republik yang berkedaulatan rakyat.
3.	Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar  Negara Indonesia.
4.	Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar (yaitu sebagai basis) maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kehidupan bersama yang berasas kekeluargaan.
5.	Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama yaitu tujyan bangsa Indonesia dalam bernegata tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah mapun ruhaniah.
Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara merupakan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pembahsan selanjutnya akan mengkaji mengenai nilai-nilai pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam beberapa aspek kehidupan bernegara.

a.	Aspek Ekonomi
Saat ini dibutuhkan usaha yang sangat keras untuk membahas mengenai bagaimana perekonomian disusun berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas disebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Negara Indonesia belum optimal dalam usahanya menjabarkan dan mempraktekan apa yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas. Hal tersebut dibuktikan bahwa bentuk-bentuk usaha yang konkrit ada dan menjadi mayoritas bentuk usaha adalah bentuk korporasi bukan koperasi. Pengaturan hukum dalam bidang ekonomi lebih mengedepankan aspek korporasi daripada aspek koperasi seperti Undang-Undang PT, Pengaturan mengenai penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sebagainya. Kesemuanya yang telah disebutkan lebih mengedepankan aspek permodalan (kapital) sebagai aktor utama, bukan bagaimana aspek kapital dapat diatur oleh negara sedemikian rupa sehingga segala bentuk usaha di Indonesia disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Sebagai contoh yang lain mengenai Undang-Undang Tenaga Kerja. Dilihat secara sepintas dan penulis tidak menafikkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dibentuk untuk melindungi pekerja. Akan tetapi dilihat secara lebih mendalam dalam aspek lain justru Undang-Undang ini menunjukkan bagaimana kedudukan tenaga kerja sebagai penerima kerja dengan pemberi kerja sebagai majikan. Jadi hubungan ekonomi Indonesia bukan bersama berdasar atas asas kekeluargaan akan tetapi perekonomian disusun dengan hubungan buruh dan majikan dengan kekuatan modal (kapital) sebagai aktor utamanya.
Apabila kita benar-benar menempatkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara seharusnya perkonomian Indonesia merupakan sistem perekonomian yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memanusiakan manusia sesuai mertabat kemanusiannya dengan diperlakukan secara adil dan beradab, berlandaskan atas usaha mempersatukan, dibangun dalam iklim musyawarah dan dengan tujuan keadilan sosial, sehingga masyarakat yang adil dan makmur dapa tercapai.
b.	Aspek Politik
Dalam kehidupan politik, secara singkat dapat dijabarkan bahwa seharusnya sistem politik di Indonesia adalah sistem Politik yang berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa, menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek dan objek politik Indonesia sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan dperlakukan secara adil dan beradab, kehidupan berpolitik yang bertujuan menyatukan bukan memecah belah, dilakukan dengan nilai-nilai musyawarah, yang kesemuanya untuk mencapai keadilan seosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dari pemaknaan tersebut maka para pelaku politik di Indonesia seharusnya memakai cara-cara yang mempersatukan bangsa bukan malah memecah belah. Upaya-upaya yang memanfaatkan perbedaan yagn sudah ada dalam bangsa Indonesia seperti perbedaan Agama, Suku, Ras, dan golongan untuk tujuan memecah belah sehingga tujuan politik tercapai, sangat tidak dibenarkan. Upaya-upaya politik yang hanya bertujuan untuk menguntungkan satu golongan saja bukan untuk kepentingan bersama warga bangsa juga sangat tidak dipujikan. kesemuanya itu bertentangan dengan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara.

c.	Aspek Hukum
Dalam Aspek hukum, Attamimmi menempatkan Pancasila sebagai rechtsidee (cita hukum) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam piramida berikut:

Stufentheorie

Hans Kelsen

Theorie von Stufenaufbau Der Rechsordnung

Hans Nawiaski

Hans Kelsen

Urutan Norma Di Indonesia

Hamid Attamimi

Hans Kelsen

konstitutive rechtsidee
  Pancasila                &
Grundnorm	            Staatsfundamental-		          regulative rechtsidee
				  norm	

norm		      staatsgrundgesetz	   Pemb. UUD’45  staats fundamental
							  norms
norm
		   formellgesetz		   BT. UUD ‘45
norm							   staatsgrund
					    TAP MPR	   gesetz
norm	
					    HD Tak Tertulis
norm	 verordnung
		        &			         UU	   formell Gesetz
norm	  autonomi
		    satzung		Peraturan Pelaksana      verordnung &
norm				& peraturan otonom      autonom
					hukum tidak tertulis      setzung law

Dari bagan tersebut dapat kita lihat bahwa Pancasila menempati Posisi paling tinggi bahkan melampui kedudukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagai cita hukum, Pancasila menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (Leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukummemberi manfaat karena mengandung dua sisi. Sisi yang pertama dengan cita hukum, hukum positif yang berlaku dapat diuji. Sisi yagn kedua, kepada cita hukum, hukum positif sebagai usaha menuju sesuatu yang adil dengan sanksi pemaksa dapat diarahkan.
Dalam pemaknaan yang lain dapat dijabarkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala pembentukan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila sebagai satu kesatuan filsafat tidak bisa hanya didasarkan silla-persila saja.

2.	Pancasila sebagai Pandangan  Hidup Bangsa Indonesia
Pemaknaan Pancasila sebaga Pandagan hidup bangsa tidak hanya terbatas pada sebuah konsep penglihatan. Menurut Azhary sebagaimana dikutip oleh Backy Krisnayuda, Pancasila sebagai pandangan hidup, kadang-kadang disebut juga sebagai pedoman hidup, sikap hidup, dan malahan juga kepribadian bangsa Indonesia, way of life. Pancasila sebagai pandangan hidup atau filsafat Pancasila (konsep falsafah), weltanschaauung merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisah-pisah satu dengan lainnya.
Pancasila merupakan pedoman tigkah laku sehari-hari, secara gradual terkandung dalam norma pokok dasar yang merupakan cita-cita bangsa yang terlukis dalam perjuangan tasa pergerakan bangsa Indonesia pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Untuk lebih memahami uraian di atas penulis mengutip apa yang dikemukakan oleh Kaelan Sebagai berikut:
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila  bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika  tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.
Dari pembahasan di atas sebagai pandangan hidu Pancasila memiliki beberapa fungsi, yang akan dijabarkan sebagai berikut:
a.	Sebagai dasar kehidupan yang dicita-citakan.
Sebagai sebuah cita-cita maka nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang hendak dicapai. Sesuatu yang hendak dicapai tersebut harus diusahakan oleh segenap bangsan Indonesia. Dalam kata lain Nilai-nilai merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam segala hal. Indonesia mencita-citakan manusianya yang Berketuhanan Yang Maha Esa, selalu menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu berusaha untuk bersatu dan menjaganya serta melawan segala bentuk usaha memecah belah, menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, berpandangan keadilan yang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan konsep keadilan yang lain, seabagai contoh konsep keadilan yang diusung oleh paham liberal maupun komunis yang bertentangan dengan konsep keadilan sosial ber	dasarkan Pancasila.
Kesemua hal di atas harus diterapkan oleh semua warga bangsa, termasuk generasi muda. Sebagai contoh dalam pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya generasi muda Indonesia adalah generasi muda yang:
1)	Suka tolong menolong;
2)	 bergotong-royong dalam mencapai tujuan bersama,
3)	 saling menghargai;
4)	Tenggang rasa;
5)	tidak membedakan SARA dalam pertemanan;
6)	 selalu berusaha untuk mempersatukan, 
7)	bersikap adil kepada sesama;
8)	Memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama;
9)	Ramah;
10)	Welas asih;
11)	Bersemangat dalam menjalani kehidupan;
12)	Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas; dsb.
Sebagai generasi muda Indonesia maka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pancasila seperti:
1)	Suka membully;
2)	Memilih pertemanan berdasarkan SARA;
3)	Bersifat individualis;
4)	Maunya menang sendiri;
5)	Tidak bekerja sama;
6)	Suka “mengadu domba”;
7)	Tidak peduli terhadap lingkungan sekitar;
8)	Melakukan segala cara yang penting tujuannya tercapai; dsb
b.	Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat Indonesia
Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hiudp dalam Masyarakat Indonesia dalam pemaknaan yang lain disebut juga bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri Bangsa Indonesia, Pancasila merupakan penggambaran bagaimana sebenarnya dan seharusnya manusia Indonesia itu.
Dari pembahasan-pembahsan sebelumnya sudah disebutkan bahwa Pancasila tidak diciptakan, tetapi ia digali dari nilai-nilai yang hidup dalam Bangsa Indonesia. Dalam pemaknaan yang lain untuk dapat mengenal bagaimana sebenarnya Manusia Indonesia lihat dan maknailh Pancasila secara utuh dan mendalam.
Dari uraian di atas penulis mengajak kita semua sebagai warga bangsa untuk merenungkan kembali kondisi Indonesia pada saat ini. Mengapa begitu banyak permasalahan-permasalahan dialami oleh bangsa ini tak kunjung teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain seperti korupsi, narkoba, konflik horisontal dikarenakan SARA, terorisme, rendahnya mutu pendidikan dan lain sebagainya.
Ada baiknya dalam mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut kita menengok dan memahami kembali Pancasila secara mendalam. Kita mencari kembali jatidiri kita sebagai bangsa yaitu Pancasila. Bukan hal yang tidak mungkin semua permasalahan tersebut terjadi karena kita lupa jati diri kita sebagai Bangsa, kita sudah lupa bahwa kita adalah Indonesia, kita sudah lupa bahwa seharusnya kita adalah Pancasila.
Korupsi terjadi karena nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa telah ditinggalkan, niali kemanusiaan yang adil dan beradab tidak diepedulikan, nilai persatuan tiak lagi diindahkan, Nilai Musyawarah untuk mufakat sudah merasa tidak diperlukan, dan Nilai keadiilan sosial hanya slogan untuk menutupi praktek mementingkan kepentingan diri sindiri.
Narkoba semakin marak karena generasi muda pada khususnya tidak mengenali lagi siapa mereka. Generasi Muda Indonesia bahwakan tidak mengenal Indonesia, bagaimana seharusnya Manusia Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Tidak ada lagi kepedulian terhadap sesama, apalagi Nilai-nilai ketuhahan, generasi Indoenesia menjadi pribadi yang Individualis tidak lagi mengena nilai persatuan. Tidak lagi merasa bahwa kita adalah Indonesia, Manusia yang saling bantu membantu, suka bergotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama.

SOAL-SOAL LATIHAN

1.	Jelaskan bagimana pemaknaan Pancasila sebagai sistem Filsafat!
2.	Berhubungan dengan aspek politik, bagaimana seharusnya para pelaku politik di Indonesia dalam menjalankan kehidupan politiknya?
3.	Apa tujuan besar Pancasila sebagai sistem filsafat?
4.	Dalam aspek hukum, Pncasila berkedudukan sebagai apa?
5.	Apa yang kita dapat pelajari untuk mengenal kembali bagaimana seharusnya Manusia Indonesia itu?

JAWABAN
1.	Sebagai sistem filsafat,  kita dapat memaknai Pancasila sebagai perwujudan pemikiran terdalam bangsa Indonesia, bersifat menyeluruh dan utuh yang terdiri dari bagian-bagian berupa sila-sila, dimana masing-masing sila tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya untuk mencapai  tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia.
2.	pelaku politik di Indonesia seharusnya memakai cara-cara yang mempersatukan bangsa bukan malah memecah belah. Upaya-upaya yang memanfaatkan perbedaan yagn sudah ada dalam bangsa Indonesia seperti perbedaan Agama, Suku, Ras, dan golongan untuk tujuan memecah belah sehingga tujuan politik tercapai, sangat tidak dibenarkan. 
3.	Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
4.	Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
5.	Untuk mengenal bagaimana manusia-manusia Indonesia seabgai warga bangsa, kita dapat mempelajari dan memahami Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

TUGAS TERSTRUKTUR

Susunlah sebuah Esai mengenai budaya gotong royong dari daerah asal anda masing-masing.dalam menyusun esai di dalamnya hubungkan budaya gotong royong tersebut dengan Pancasila sebagai sistem filsafat.
Lembar Jawaban
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nama mahasiswa  :    ______________     NIM     :     ________________
Dosen                    :    ______________     Seksi   :     ________________